Jakarta, NU Care
Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia dan Selandia Baru, Prof Nadirsyah Hosen mengingatkan kembali program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) soal penggalangan dana biaya Muktamar NU melalui Koin Muktamar.
Melalui unggahan Facebook Nadirsyah Hosen, pada 5 Oktober 2021, Prof Nadirsyah menjelaskan dalam rangka menjadikan Muktamar NU berkualitas, bermartabat, dan bermanfaat (3B), perlu dipikirkan kemandirian dana pelaksanaan Muktamar.
“Waktu yang mepet, tentu membuat PBNU dan Panitia Muktamar kelabakan. Pada titik ini menjadi rawan intervensi pihak luar terhadap Muktamar,” tulis Gus Nadir, sapaan akrabnya.
Selain dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Lampung, menurutnya perlu digalakkan kembali Koin Muktamar NU menuju hari H Muktamar, yang dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021.
Ia juga mengingatkan kembali dana dari Koin Muktamar tahun 2019-2020 lalu yang pernah disumbangkan Nahdliyin agar pengelolaannya tetap amanah dan bisa dipakai untuk pelaksanaan Muktamar.
Untuk diketahui, penggalangan dana Koin Muktamar juga dilakukan melalui website NUcare.id dengan tajuk Koin Muktamar Bangun Kemandirian NU. Diakses pada Kamis (28/10/2021) dana terkumpul Rp1.028.272.355 dari target dana dibutuhkan Rp5.000.000.000.
“Kita perlu menggalakkannya kembali,” tegas Gus Nadir.
Selain itu, ditegaskan Gus Nadir, bahwa NU tidak perlu meminta dana kepada penguasa dan pengusaha. “Kemandirian menjadi penting. Gotong royong menggalang dana Nahdliyin menjadi krusial sekaligus membuktikan kekompakan kita bersama," ungkapnya.
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Monash, Australia itu menambahkan NU juga perlu mewaspadai adanya potensi politik uang. Karena itu, setiap utusan resmi yang datang ke arena Muktamar harus membiayai sendiri atau dibiayai oleh Koin NU Nahdliyin setempat untuk membeli tiket ke Lampung.
“Harus ada ttd di atas materai untuk menjaga komitmen para utusan,” tulisnya.
Utusan ke Muktamar juga tidak boleh dibiayai oleh kandidat. Bahkan kalau perlu, kata Gus Nadir, setiap kandidat wajib mendeklarasikan dan melaporkan semua sumbangan yang diterima dan pengeluarannya kepada Muktamarin sebelum dipilih.
“Ini terasa pahit dan berlebihan, tetapi inilah salah satu cara menjaga akuntabilitas Muktamar,” lanjut penulis buku Saring Sebelum Sharing (2019), Kiai Ujang di Negeri Kangguru (2019), dan Tafsir Al-Qur'an di Medsos (2017).
Gus Nadir tidak menampik seandainya ada cara lain untuk menjaga akuntabilitas Muktamar NU 2021. Menurut dia, hal itu bisa didiskusikan. “Ada cara lain (untuk menjaga akuntabilitas Muktamar)? Monggo didiskusikan bersama,” tulisnya.
Ia berharap, dengan cara ini kemandirian NU tetap terjaga. NU bisa memfilter campur tangan pihak luar; pada saat yang sama menjaga kekompakan Nahdliyin dan rasa memiliki serta mensterilkan Muktamar dari praktik politik uang yang selama ini bisik-bisik terdengar namun sulit dibuktikan. Akan tetapi mencegahnya adalah lebih baik.
“Semua ini mudah untuk dituliskan, namun tentu membutuhkan komitmen bersama untuk menjalankannya, bukan?” pungkasnya.
Sumber: NU Online
