Landasan Hukum Zakat Profesi

NUcare.id | ditulis oleh : hadi | Selasa, 26 Maret 2019 / ١٩ رجب ١٤٤٠
Ilustrasi oleh NU Care

Zakat merupakan sebuah instrumen penting menyejahterakan masyarakat. Keberadaannya patut diberikan perhatian khusus dalam fikih dan harus terus disuarakan ke masyarakat. Jika perlu, masyarakat tidak hanya sekadar dikenalkan terhadap hukum zakat, melainkan ia harus ditunjukkan nilai pentingnya zakat, tata cara penghitungannya, bahkan sampai dengan pengeluarannya. Tidak hanya berhenti sampai di sini. Tata cara tasaruf zakat pun juga mutlak mendapat perhatian khusus bagi para pelaku yang mengurusi zakat atau masyarakat sendiri selaku yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari hartanya.

Tema menarik saat ini adalah zakat profesi. Menariknya zakat profesi ini sebenarnya tidak lepas dari ide besar menjembatani jurang sosial dalam kewajiban beribadah lewat zakat. Sebuah fenomena sosial dan keagamaan, seorang petani yang merupakan gambaran dari masyarakat kalangan kelas akar rumput, namun ia dikenai wajib zakat saat panen ia dapatkan. Di sisi lain, ada profesi kedokteran yang memiliki penghasilan bulanan dan rutin hingga mencapai ratusan juta justru tidak dikenai wajib zakat. Bandingkan dengan penghasilan petani yang didapat dari jerih payah selama 4 bulan yang hanya sekedar 4 juta namun sudah dikenai wajib zakat. Timbul dorongan rasa ganjil dalam hati, mengapa petani justru dikenai zakat, sementara misalnya profesi dokter tidak? Ketimpangan sosial dan rasa keadilan inilah yang mendorong dilemparkannya wacana terkait dengan zakat profesi.

Perlu diketahui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki dasar pijakan nash yang kuat. Namun, bila melihat fakta gap sosial sebagaimana sudah disebutkan di atas, apakah lantas kemudian khithab zakat tidak berlaku untuk mereka sebagai wujud penerapan maqāshid sharīah sisi keadilan?

Adapun pengertian dari profesi adalah setiap usaha yang dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan keahlian tertentu, baik yang bersifat mandiri atau milik bersama. Usaha mandiri seperti arsitek, penjahit, konsultan hukum, pelukis, mubaligh, dll. Usaha bersama seperti, pegawai pemerintahan, pegawai pabrik dan lainnya yang menggunakan sistem upah atau gaji.

Landasan Hukum

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki harta dalam jumlah yang lebih maka di dalamnya ada hak orang lain, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ad-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

و في أموالهم حق للسائل و المحروم 

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Ayat ini menekankan bahwa pada setiap kelebihan harta terdapat hak orang lain yang wajib untuk diberikan, berupa zakat, sedekah ataupun infak.

Lebih dalam lagi, bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui berbagai macam profesi di atas, apabila telah mencapai nishab (batas wajib pengeluaran zakat), maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dan juga pada surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه و اعلموا أن الله غني حميد 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Ayat sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 267 di atas, memiliki pengertian umum. Ayat ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak.

Dengan berpedoman pada keumuman nash tersebut maka kewajiban zakat profesi bisa mencakup seluruh bentuk penghasilan, baik yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa-masa setelahnya. Oleh karena itu, seluruh penghasilan itu wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode qiyas.

Hasil keputusan Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, di mana para peserta Muktamar yang berasal dari berbagai negara dan berbagai madzhab, sepakat akan adanya kewajiban zakat profesi apabila sudah mencapai nishab, walaupun mereka berbeda pendapat tentang tata cara pengeluarannya.

chat dengan kami via whatsapp