Dinamika Pengelolaan Lembaga Zakat di Masa Khalifah Utsman

NUcare.id | ditulis oleh : Admin | Kamis, 6 Juni 2019 / ٢ شوال ١٤٤٠
Ilustrasi oleh: A. Sofyan

Oleh: Slamet Tuharie*

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, harus diakui bahwa ada beberapa terobosan terkait pengelolaan Baitul Maal, baik dari sisi penataan manajerial kelembagaan, manajemen administrasi,  strategi penghimpunan yang mendekatkan masyarakat, juga pentasarufan yang tidak saja berdimensi karitatif, tapi juga produktif dan berorientasi jangka panjang.

Salah satunya adalah dengan kebijakan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial. Hal lain yang harus diapresiasi adalah kemampuannya membentuk departemen-departemen yang menyalurkan dana umat untuk kepentingan hidup masyarakatnya, termasuk semua orang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu dan janda atau yang oleh suatu sebab tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai terobosan luar biasa pada masa Khalifah Umar, di mana pemerintah hadir untuk memberikan jaminan kehidupan bagi rakyatnya di semua level kebutuhan ekonominya. Dengan kata lain, hasil nyata dari kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan pemanfaatan dana Baitul Maal adalah pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyatnya.

Hal inilah yang kemudian berbeda dengan kondisi pasca Umar bin Khattab yang tampuk kepemimpinannya digantikan oleh Sahabat Usman bin Affan (644-656 M). Salah satu yang paling mencolok dan dianggap kontroversial adalah ketika Dewan Pengurus Baitul Maal yang dibentuk di masa Khalifah Umar Ibn Khattab dimutasi dari jabatannya.

Tentu saja, pemutasian ini mengakibatkan pendistribusian pemasukan dan pengeluaran keuangan Negara menjadi kacau. Dampak terbesarnya adalah orang-orang yang selama masa kepemimpinan Umar Ibn Khattab mendapatkan tunjangan dari negara, terputus di masa Khalifah Utsman bin Affan.

Ketua Dewan Pengelola Baitul Maal, yang pada masa Umar dikelola dijabat oleh Abdullah Ibn Arqam ditiadakan di masa Khalifah Utsman. Selanjutnya, pengelolaan Baitul Maal ditangani langsung Sang Khalifah.

Diakui atau tidak bahwa masa Usman Ibn Affan, pengelolaan Baitul Maal mengalami kemunduran dari sisi manajerial kelembagaan. Hal ini bisa dibandingkan dari zaman Umar Ibn Khattab tentang pemisahan status pengambil kebijakan dan pelaksana administrasi yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Sehingga, Khalifah hanya menjadi pengambil keputusan dan pengawas, sementara pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Ketua Baitul Maal yang setara dengan Menteri Keuangan.

Terkait dengan pencopotan Abdullah Ibn Arqam dari Ketua Baitul Maal tentu saja dikecam oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kecaman tersebut muncul karena Abdullah bin Arqam dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan sangat disiplin dalam menjalankan pengelolaan Baitul Maal. Karakter dan kepribadian Abdullah Ibn Arqam itulah yang menyebabkannya mendapat kepercayaan dari masa Nabi sampai Khalifah Umar bin Khattab untuk mengelola Baitul Maal.

Selain penghapusan Ketua Dewan Baitul Maal yang kemudian kendalinya dipegang langsung oleh Khalifah Utsman, kebijakaan Utsman yang kontroversial terkait dengan pengelolaan Baitul Maal adalah pengambilan uang yang berasal dari Baitul Maal untuk keluarganya dan juga pemberian gaji pegawai pemerintahan secara besar-besaran.

Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai alasan pencopotan Abdullah Ibn Arqam dari Ketua Dewan Baitul Maal karena disinyalir akan mempersulit kebijakan Khalifah Utsman. Bahkan, pengelolaan uang Baitul Maal yang tidak profesional saat itu, berdampak kepada tidak adanya uang yang dapat dibagi lagi untuk rakyatnya, yang selama ini mendapat tunjangan dari pemerintah di masa Khalifah Umar bin Khattab.

Namun, pendapat lain menyatakan bahwa sebenarnya pada zaman Utsman bin Affan, sistem pemberian bantuan dan santunan tetap dipertahankan dan dilakukan kepada masyarakat. Hanya saja, jika pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar Ibn Khattab lebih dilakukan dengan pendekatan pemerataan dan persamaan, sementara Utsman bin Affan menetapkan bantuan yang berbeda antar satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Satu hal yang harus diapresiasi bahwa Usman Ibn Affan terkait dengan kebijakannya terkait dengan Baitul Maal adalah pilihannya untuk tidak mengambil upah dari pengelolaan Baitul Maal. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hanya saja, hal ini kemudian menjadi masalah baru ketika Utsman Ibn Affan melakukan penyimpanan uang pribadi di bendahara negara.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesalahfahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arqam yang merupakan bendahara Baitul Maal. Ketidakcocokan ini tidak hanya berimbas pada sikap Abdullah bin Arqam yang tidak saja menolak upah dari pekerjaannya, tapi juga keputusannya itu menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversional mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati yang dilakukan oleh Utsman Ibn Affan.

Sewaktu kebijakan tersebut diprotes oleh masyarakat, Khalifah Utsman menyatakan: “Abu Bakar dan Umar memiliki kebijaksanaan yang ketat dalam harta Negara baik untuk diri sendiri maupun keluarga, sedangkan aku mempunyai kebijaksanaan tersendiri, yaitu menghubungkan silaturrahmi”.

Bersambung ...

*Penulis adalah Manajer Program NU Care-LAZISNU​

Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk (su’ul khotimah), Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri.

(HR. Thabrani)

chat dengan kami via whatsapp