Dinamika Pengelolaan Baitul Maal di Masa Sahabat Utsman sampai Ali bin Abi Thalib

NUcare.id | ditulis oleh : hadi | Rabu, 19 Juni 2019 / ١٥ شوال ١٤٤٠
Ilustrasi oleh: NU Care-LAZISNU

Oleh: Slamet Tuharie*

Kebijakan Khalifah Utsman yang juga menjadi perbincangan masa itu adalah ketika membagi-bagikan tanah Negara kepada kaum kerabatnya dan sebagian ada juga yang diperjualbelikan. Misalnya, kebijakan Khalifah Utsman memberikan tanah Fadaq kepada Marwan Ibn Hakam dan memperbolehkan Muawiyah mengambil alih tanah Negara di semua wilayah Syiria, suatu hal yang sebelumnya dilarang keras oleh Sahabat Umar karena harta hasil rampasan perang harus dijadikan sebagai harta Negara.

Adapun harta Negara yang diperjualbelikan adalah tanah Negara yang ada di Kufah dan Basrah, yang dijual kepada Talhah dan Zubeir. Akibatnya banyak keluarga Muawiyah yang kaya mendadak, sementara banyak rakyat yang mendadak menjadi miskin. Hal ini karena tanah yang biasa menjadi lahan garapan bagi para petani dan merupakan aset umat Islam kemudian dialihkan menjadi aset pribadi para kerabat Khalifah.

Pada masa inilah—ketika Khalifah Ustman mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih dekat dengan faktor kekeluargaan dari pada profesionalitas—berdampak pada kondisi politik pemerintahan yang tidak stabil dan berakibat pada kemerosotan ekonomi.

Hal ini terjadi sampai paruh kedua kepemimpinannya yang juga belum membalikkan kondisi ekonomi rakyat masa itu. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman dianggap terlalu banyak menguntungkan keluarganya hingga menimbulkan kekecewaan sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada masa kekhalifahannya, pemerintahan Utsman lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah di tahun 656 M.

Kondisi pengelolaan Baitul Maal kemudian dikembalikan seperti zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Bahkan, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan Baitul Maal.

Kebijakan lain yang cukup inovatif terkait dengan ekonomi yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah dengan menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Ibnu Abbas, Gubernur Kufah  yang kemudian memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

Selain itu, Ali Ibn Abi Thalib juga kembali menata sistem administrasi Baitul Maal dengan sangat baik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sinergi yang optimal antara pusat dan daerah telah berhasil menjadikan pendapatan Baitul Maal mengalami surplus. Ali bin Abi Thalib juga mengembalikan sistem tunjangan atau bantuan sosial dengan sistem pemerataan tanpa memandang status sosial dan kedudukannya dalam Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq.

*Penulis adalah Manajer Program NU Care-LAZISNU​

Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya.

(HR.Ahmad)

chat dengan kami via whatsapp